Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/kabkup01/public_html/kupang2010/2010/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

KOMITE I DPD RI LAKUKAN KUNJUNGAN KE KABUPATEN KUPANG

Sebagai  bagian dari penguatan fungsi legislasi, Komite I DPD RI pada hari Selasa, 6 Pebruari 2018 melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kupang dalam rangka penyusunan materi Rancangan Undang-undang Percepatan Pembangunan Derah Tertinggal. Rombongan yang terdiri dari sepuluh anggota DPD RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komite I, Beni Ramdhani diterima oleh Bupati Kupang yang diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Maclon Joni Nomseo,S.IP di ruang rapat Bupati Kupang. Turut serta dalam kunjungan tersebut Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diwakili oleh Sekretaris Ditjen PDT Ir Razali, M.Si.

Penjabat Sekda Kabupaten Kupang dalam sapaannya menyatakan bahwa Kabupaten Kupang saat ini sebagai salah satu daerah yang masih dikategorikan sebagai daerah tertinggal untuk itu dengan kehadiran Komite I DPD RI diharapkan akan mendapat perhatian lebih sehingga akan bisa lebih maju setara dengan daerah lain yang telah maju. Selain itu DPD RI akan mendengarkan masukan-masukan yang berharga dari berbagai komponen yang hadir sebagai materi dari RUU yang diinisiasi DPD RI tersebut.

Beni Ramdhani menyatakan bahwa pentingnya payung hukum untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal pada level undang-undang menjadi landasan bagi Komite I untuk menyusun Racanan Undang-Undang tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RUU PPDT). Rancangan ini dapat dikatakan sebagai terobosan sebuah reformasi jilid II dalam konsep pembangunan regional di era otonomi daerah. Menurutnya pembentukan RUU PPDT ini bertujuan antara lain menjadi payung hukum bagi upaya serius Pemerintah, DPD RI dan DPR RI dalam mengentaskan ketimpangan dan kesenjangan antar daerah yang masih tinggi seiring dengan masih tingginya angka kesenjangan dan ketimpangan  secara nasional serta mempercepat terpenuhinya kebutuhan dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan serta sarana dan prasarana didaerah tertinggal. Selain itu pembentukkan RUU ini juga bertujuan untuk meredam gejolak sosial didaerah akibat kemiskinan, ketidakadilan pendidikan dan layananan kesehatan yang kurang memadai serta kurangnya sarana infrastruktur fisik.

Untuk itu Wakil Ketua Komite I berharap dengan adanya pertemuan tersebut akan diperoleh catatan-catatan penting yang akan memperkuat materi yang akan dirumuskan kedalam RUU PPDT tersebut. Dalam diskusi yang dipandu oleh senator asal NTT, Ir. Abraham Layanto mengemuka berbagai masukan antara lain adanya keinginan yang kuat dari peserta bahwa perlunya percepatan pembangunan di Kabupaten Kupang pada umumnya dan di daerah perbatasan khususnya di daerah Amfoang yang berbatasan dengan negara Timor Leste, khususnya infrastruktur jalan ke kecamatan-kecamatan di daerah tersebut yang hingga saat ini masih terasa sulit terutama pada musim hujan.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Josep A. Lede, SE., Forkopimda, Para asisten Setda Kabupaten Kupang, Pimpinan OPD dan para Camat.(djo)

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Kupang

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by Kab.Kupang | Find Free wordpress themes 2012 | Thanks to Photo Printers, Premium Themes and