Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/kabkup01/public_html/kupang2010/2010/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Masyarakat Pemilik Lahan Lakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Pengusaha

Masyarakat pemilik lahan Kiu Leu dan Kiu Ton di Kelurahan Merdeka Kecamatan Kupang Timur dan masyarakat pemilik lahan Hauputu dan Hautefu Desa Bipolo Kecamatan Sulamu menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Garam Indo Nasional. Penandatanganan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati Kupang, Senin 19 Maret 2018 yang disaksikan oleh Bupati Kupang dan Sekjen Lembaga Adat, Yorhan Yohanis Nome. Dalam perjanjian kerjasama tersebut berisi antara lain pemanfaatan lahan untuk pengelolaan dan pengolahan garam seluas kurang lebih 300 ha di Kelurahan Merdeka kecamatan Kupang Timur dan 182 ha di desa Bipolo Kecamatan Sulamu. Penandatanganan dilakukan oleh Hendra Wijaya mewakili perusahaan PT Garam Indo Nasional dan Paulus Falukas serta Silfanus Tob mewakil masyarakat pemilik lahan.

Bupati Kupang, Ayub Titu Eki, usai menyaksikan penandatanganan perjanjian tersebut mengatakan bahwa kita menciptakan sejarah baru di Indonesia, karena biasanya dalam praktek selama ini kalau pengusaha berinvestasi dengan menggunakan Hak Guna Usaha (HGU). Menurut bupati praktek HGU adalah proses pemiskinan baik bagi pengusaha maupun masyarakat, karena pengusaha harus mengeluarkan sejumlah uang untuk pembebasan lahan yang pada akhir perjanjian tanah tersebut tidak dimilikinya, sedangkan masyarakat adat akan kehilangan haknya atas tanah tersebut. Untuk itu bupati menolak HGU tapi tidak berartiĀ  menolak investasi karena pemerintah daerah akan memfasilitasi investor dan masyarakat adat. Pengusaha dapat bekerja sama dengan masyarakat dengan cara bagi hasil sehingga masyarakat tidak pernah kehilangan haknya atas tanah.

Diharapkan oleh Bupati dengan adanya perjanjian tersebut akan memberi keuntungan bagi semua pihak, dimana dalam perjanjian disebutkan bahwa perusahaan akan mengelola lahan masyarakat selama 30 tahun dan membagikan keuntungan yang diperolehnya masing-masing, 5,5 % untuk pemilik lahan, 1,5 % untuk Lembaga Adat, 1,5 % akan diserahkan kepada gereja (GMIT) untuk pengembangan pendidikan dan 1,5 % untuk Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lebih lanjut dikatakan pula oleh Bupati ahwa Pemerintah tidak akan memberikan monopoli kepada perusahaan tertentu untuk mengelola lahan garam yang ada. Menurut bupati saat ini ada 5 perusahaan yang ingin berinvestasi di lahan garam, untuk itu setiap perusahaan akan dapat mengelola sekitar 100 s/d 400 ha lahan dan bisa ditambahkan keluasannya bila menunjukkan kinerja yang baik antara lain menggarap semua lahannya dan produksinya menunjukkan hasil yang baik pula. Selain penambahan areal lahan, pemerintah juga akan memprioritaskan ijin membangun pabrik garam.

Sebelumnya Hendra Wijaya selaku pengusaha mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Bipolo dan Kelurahan Merdeka yang telah mempercayakan kepada perusahaannya untuk mengelola tanah masyarakat adat untuk pengembangan industri garam, yang telah diserahkan secara adat sehingga kegiatan perusahaan dapat berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku, akan segera melakukan kegiatan setelah berbagai perijinan dikeluarkan, dan tentunya perusahaan akan mendukung pemerintah untuk memajukan perekonomian masyarakat Kabupaten Kupang khususnya di desa Bipolo dan Kelurahan Merdeka serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Untuk itu ia berharap perusahaan, pemerintah, masyarakat dan gereja dapat berjalan bersama-sama. Menurutnya perusahaan ini masih baru di Kabupaten Kupang sehingga jika ada kegiatannya yang tidak menyenangkan, ia berharap dapat diingatkan dan jika ada perselisihan dapat diselesaikan secara baik.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by Kab.Kupang | Find Free wordpress themes 2012 | Thanks to Photo Printers, Premium Themes and